PROGRAM KERJA
1. Membentuk sedikitnya 20 (duapuluh) Deputi pada tingkat Provinsi serta Koordinator Daerah pada tingkat Kabupaten dan Kota.
2. Melakukan kegiatan pendampingan kepada masyarakat baik perseorangan maupun kelompok dalam upaya penyelesaian sengketa/permasalaahan atas hak-hak yang terabaikan/tertindas dan atau dimarginalkan.
3. Mendorong upaya Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia.
4. Melakukan pengawasan pada penggunaan Anggaran Keuangan Negara baik pada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan melakukan upaya penuntutan atas penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah maupun negara serta dugaan korupsi terhadap pengguna uang negara.
5. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana Bansos dan sejenisnya atas penggunaan belanja uang negara.
6. Menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, BUMN maupun swasta dalam pengelolaan Lingkungan Hidup (LH) serta tuntutan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar yang disebut dengan Social Responsibility Corporation (CSR).
8. Membangun sektor usaha untuk mensejahterakan anggota dan kemajuan lembaga ECOSOC-INDONESIA.
9. Melakukan evaluasi berdasarkan informasi dan fakta dengan peninjauan secara langsung terhadap kinerja pemerintah, SKPD/OPD, guna merekomendasikan kinerjanya dalam pelayanan publik.
10. Melakukan penelitian terhadap masalah-masalah sosial, dinamika hukum dan aspek-aspek yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia.
Serdang Bedagai, 09 Maret 2021
ECOSOC-INDONESIA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar